Layanan Kontraktor: Penjualan Olahan Ataupun Layanan?

Perusahaan konstruksi menjual paket renovasi dapur untuk klien residensial serta komersialnya. Paket tercantum penyediaan serta pemasangan sejumlah olahan. Sebagai contoh, satu paket tercantum delapan pintu kabinet, bagian depan laci, feature keras, satu faucet, meja setinggi 14 kaki, cetakan serta instalasi. Kontraktor bertanya apakah diharuskan memungut pajak penjualan dari para pelanggannya.

Apakah kontraktor menjadi penjualannya sebagai paket ataupun dengan spesifikasi masing-masing proyek tertentu, departemen perpajakan serta keuangan menyangka kontrak konstruksi sebagai penjualan jasa.

Meskipun olahan dibutuhkan oleh ketentuan sebagian gede kontrak konstruksi, departemen tak memandang transaksi diantara kontraktor serta pelanggan sebagai penjualan olahan. Kontraktor, kebalikannya, dipandang sebagai konsumen utama material serta bertanggung jawab untuk membayar pajak penjualan terhadap pemasoknya. Di waktu kontraktor bangunan rumah menggunakan material untuk menerapkan kontraknya, transfer material dilihat sebagai insidental kepada layanan yang dilakukan oleh kontraktor pada properti nyata pelanggannya. Dengan demikian, diwaktu kontraktor menagih pelanggannya, tak ada pemisahan diantara tenaga bekerja serta olahan untuk keperluan pajak penjualan. Jumlah harga kontrak, tercantum material serta tenaga bekerja, merupakan harga layanan yang dijual. Harga jumlah ini bisa dikenakan pajak ataupun dikecualikan dengan sebab dilakukan sebagai peningkatan modal ataupun untuk organisasi yang dikecualikan.

Kontraktor yang menjual paket renovasi dapur sedang menerapkan layanan kena pajak. Penjualan layanan ini akan dibebaskan dari pajak penjualan jikalau kontraktor diberikan bukti pembebasan, layaknya st-124 certificate of capital improvement. Jikalau kamu membaca pembaruan maret 2013, kamu akan tahu bahwa jikalau sertifikat peningkatan modal diterima dalam waktu 90 hari sejak pemberian layanan dengan itikad bagus serta formulir disiapkan dengan benar, kontraktor akan dilindungi dari tanggung jawab jikalau tak ada pajak penjualan dikumpulkan serta bahwa proyek tersebut tak sungguh-sungguh memenuhi definisi peningkatan modal.

Walkway pedestrian selagi: tinjauan lanjutan pada analisis fasilitas selagi departemen

Departemen telah keluarkan opini penasihat yang lainnya yang meninjau perkara fasilitas selagi di posisi konstruksi. Opini penasihat terbaru ini dikeluarkan untuk perusahaan perancah yang memasang, menyewakan, serta membongkar jalur pejalan kaki selagi pada proyek peningkatan modal. Bisnis biasanya menagih pelanggannya lump sum untuk jumlah uang layanan serta sewa, serta mengumpulkan pajak penjualan pada jumlah uang kontrak.

Perusahaan perancah mengesahkan kontrak yang mencakup uang pemasangan serta pembongkaran, serta uang sewa serta izin. Kontrak dihargai sebagai lump sum. Faktur menyatakan bahwa uang untuk pemasangan, pembongkaran, penyewaan serta izin. Departemen menyatakan bahwa, sebagaimana disajikan oleh perusahaan perancah, uang lump sum merupakan paling utama untuk layanan pemasangan serta pembongkaran jalur pejalan kaki selagi. Jikalau fasilitas selagi ini merupakan prasyarat yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek peningkatan modal, lump sum tak akan dikenakan pajak penjualan. Perusahaan perancah akan bertanggung jawab untuk membayar pajak penjualan atas pembelian peralatannya layaknya perusahaan konstruksi yang membeli olahan.

Perusahaan perancah juga bertanya tentang konsekuensi pajak penjualan secara terpisah yang menyatakan uang layanan dari uang sewa pada fakturnya. Departemen menganjurkan bahwa uang untuk layanan pemasangan serta pembongkaran fasilitas selagi yang merupakan prasyarat yang dibutuhkan untuk pembangunan peningkatan modal tak akan dikenakan pajak sepanjang uang tersebut dalam kaitan yang wajar dengan jumlah uang. Uang sewa yang dinyatakan secara terpisah akan dikenakan pajak. Dalam skenario ini, perusahaan perancah tak perlu membayar pajak penjualan diwaktu membeli peralatannya sebab mereka dibeli untuk maksud dijual kembali.

Dua poin yang mempesona dalam opini penasihat ini. Awal, dalam skenario kontrak lump-sum, departemen menggolongkan aspek sewa kontrak ke layanan pemasangan serta pembongkaran. Tak ada penjelasan tentang macam apa departemen memandang kontrak lump sum sebagai paling utama perjanjian untuk layanan.